Majene, Sulbar (ANTARA News) - Bupati Majene, Sulawesi Barat, Kalma Katta berharap Kementerian Pendidikan Nasional memperhatikan persoalan yang melanda ribuan mahasiswa Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) terkait pengalihan kampus itu menjadi universitas negeri.
Bupati Majene, Kalma Katta di Majene, Kamis, mengatakan, persoalan yang menimpa kampus Unsulbar perlu mendapat perhatian khusus dari Kemendiknas, sebab Majene yang diproyeksikan sebagai pusat pendidikan Sulbar membutuhkan universitas yang telah memiliki akreditasi dan status negeri agar kualitas pendidikannya juga bisa terkelola dengan baik.
"Patut menjadi perhatian pemerintah pusat, secara umum Sulbar belum memiliki universitas negeri sehingga mayoritas pemuda yang ingin melanjutkan pendidikannya ke tingkat perguruan tinggi memilih keluar Sulbar. Tentunya itu akan menghabiskan banyak biaya dibandingkan kuliah di daerahnya sendiri," ucapnya.
Sementara itu, Unsulbar yang diproyeksikan menjadi kampus negeri pertama di Sulbar belum memiliki kepastian hukum dan akreditasi yang jelas. Hal tersebut terlihat dari 17 jurusan di kampus tersebut hanya ada satu jurusan yang terakreditasi, bahkan beberapa jurusan di antaranya belum memiliki status hukum yang jelas dari Kopertis Wilayah IX Makassar, Sulawesi Selatan.
Untuk itu, harap Bupati, dengan adanya perhatian Kemendiknas terhadap Unsulbar, beberapa pihak yang terkait legalitas dan pengalihan kampus itu menjadi universitas negeri akan melakukan upaya maksimal hingga harapan Pemkab Majene, Pemprov Sulbar, dan utamanya mahasiswa Unsulbar bisa terpenuhi.
Bupati Majene, Kalma Katta di Majene, Kamis, mengatakan, persoalan yang menimpa kampus Unsulbar perlu mendapat perhatian khusus dari Kemendiknas, sebab Majene yang diproyeksikan sebagai pusat pendidikan Sulbar membutuhkan universitas yang telah memiliki akreditasi dan status negeri agar kualitas pendidikannya juga bisa terkelola dengan baik.
"Patut menjadi perhatian pemerintah pusat, secara umum Sulbar belum memiliki universitas negeri sehingga mayoritas pemuda yang ingin melanjutkan pendidikannya ke tingkat perguruan tinggi memilih keluar Sulbar. Tentunya itu akan menghabiskan banyak biaya dibandingkan kuliah di daerahnya sendiri," ucapnya.
Sementara itu, Unsulbar yang diproyeksikan menjadi kampus negeri pertama di Sulbar belum memiliki kepastian hukum dan akreditasi yang jelas. Hal tersebut terlihat dari 17 jurusan di kampus tersebut hanya ada satu jurusan yang terakreditasi, bahkan beberapa jurusan di antaranya belum memiliki status hukum yang jelas dari Kopertis Wilayah IX Makassar, Sulawesi Selatan.
Untuk itu, harap Bupati, dengan adanya perhatian Kemendiknas terhadap Unsulbar, beberapa pihak yang terkait legalitas dan pengalihan kampus itu menjadi universitas negeri akan melakukan upaya maksimal hingga harapan Pemkab Majene, Pemprov Sulbar, dan utamanya mahasiswa Unsulbar bisa terpenuhi.
Sumber : antara news
Tidak ada komentar:
Posting Komentar