Rahmat Hasanuddin: Akreditasi Prodi Unsulbar Dilakukan Bertahap

Selasa, 10 Januari 2012

MAJENE — Mendengar mahasiswa Universitas Sulawesi Barat, Ketua Tim Percepatan Penegerian Unsulbar, Rahmat Hasanuddin menjelaskan, sejumlah program studi (prodi) telah dalam proses akreditasi di Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti), tetapi pengajuan akreditasi tidak dilakukan secara bersamaan. “Kita lakukan secara bertahap. Tiga prodi dulu kita usulkan kemudian menyusul lagi berikutnya,” tuturnya.

Diakhir pertemuan, mahasiswa mengajukan nota kesepakatan kepada pihak Unsulbar untuk ditandatangani bersama. Ada beberapa point disepakati di antaranya membentuk tim pencari fakta untuk mengetahui kondisi riil keuangan Unsulbar dengan melibatkan mahasiswa, yayasan dan pengelola.

Kemudian memberi kewenangan kepada pengelola untuk mengelola keuangan di Unsulbar. Selanjutnya, pada dialog kedua nanti, dewan pembina, pengurus harian dewan pengurus dan struktur organisasi Unsulbar (Rektorat dan Fakultas ) serta lima bupati di Sulbar harus dilibatkan untuk diminta komitmennya terhadap percepatan pembangunan Unsulbar.

Dan lebih penting, setiap pengambilan keputusan di Unsulbar harus melibatkan perwakilan mahasiswa, termasuk transparansi pengelolaan keuangan.

Penandatanganan nota kesepakatan ini dilakukan Rektor Unsulbar Prof. Dr Muin Liwa, Asisten I Pemprov Sulbar Aksan Jalaluddin, Wakil Bupati Fahmi Massiara dan Muliadi sebagai perwakilan mahasiswa. Sementara Rahmat Hasanuddin, Ma’mun Hasanuddin dan Saggaf Katta tidak ikut menandatangani nota kesepakatan ini.

                                                                                             Writer : Syamsudin                                         

Sumber : radar sulbar

Read Post | komentar (1)

Jika Telantarkan Warga, Sugianto Jadi Orang Pertama Tolak PLTA Karama

MAMUJU — Polemik pembangunan PLTA Karama di Kecamatan Kalumpang dan Kecamatan Bonehau Mamuju belum membuahkan hasil. Olehnya, pemerintah pusat maupun Pemprov Sulbar diminta memberi sosialisasi terkait dampak yang ditimbulkan dari pembangunan PLTA Karama.

Ketua DPRD Mamuju, Sugianto, meminta pemerintah pusat dan Pemprov Sulbar segera meredam wacana yang berkembang di masyarakat. Alasannya, masyarakat harus secepatnya memahami keinginan pemerintah. Jangan sampai niat baik pemerintah dimanfaatkan segelintir oknum yang tidak ingin pembangunan PLTA Karama berjalan.

“Saya kira masyarakat Kalumpang dan Bonehau adalah masyarakat cerdas. Jika diberikan sosialisasi dan pemahaman tentang dampak positif pembangunan PLTA Karama maka saya yakin warga akan menerima keputusan tersebut. Intinya masyarakat diberi pemahaman agar tidak risau dengan pembangunan PLTA Karama karena akan ada kehidupan yang layak diberikan pemerintah,” katanya, Senin 9 Januari.

Tentu, lanjut Sugianto, pemerintah juga harus memperlihatkan keseriusannya dalam menangani pembangunan wilayah baru yang akan menjadi tempat relokasi warga. Misalnya, dibangunkan rumah permanen tiap Kepala Keluarga (KK) serta pembangunan fasilitas umum seperti sekolah, kantor kelurahan, kantor camat, puskesmas, infrastruktur jalan dan kebutuhan lainnya.

“Disinilah letak kemampuan pemerintah memberi pemahaman kepada rakyatnya. Dengan ketentuan pemerintah membuktikan atau menyiapkan segala sesuatu yang dianggap dapat membuat nasib warga berubah ke arah lebih baik,” paparnya.

Sugianto mengaku menerima pembangunan PLTA Karama dengan persyaratan tidak merugikan warga. Namun, Sugianto akan menjadi orang pertama yang menolak pembangunan PLTA Karama jika warga ditelantarkan begitu saja.

“Intinya, pemerintah di semua tingkatan dituntut memberi keyakinan dalam bentuk sosialisasi kepada warga. Masyarakat tidak boleh dipindah jika belum ada rumah dan lahan jelas. Semua infrastruktur jalan dan jembatan yang akan dilalui warga juga harus tersedia,” terangnya.

Sugianto menambahkan, ide pembangunan PLTA Karama yang dicetuskan Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh dipandang tidak akan merugikan warga. Menurutnya, Anwar tidak pernah berkeinginan menelantarkan rakyatnya sendiri.

“Saya berkeyakinan sekali jika gubernur kita tidak punya niat untuk menelantarkan rakyatnya. Persoalannya sekarang harus ada komunikasi yang jelas sehingga keinginan pemerintah dapat terwujud, kalau perlu buka forum pertemuan yang dihadiri seluruh warga di dua kecamatan tersebut untuk memberikan pemahaman tentang betapa pentingnya sebuah pembangunan PLTA karena itu juga untuk kesejahteraan rakyat ke depan,” katanya. (mg1/mba)

Sumber : radar sulbar

Read Post | komentar (1)

Majene Konsentrasi Bayar Utang

Senin, 09 Januari 2012

MAJENE – Pemkab Majene mengkonsentrasikan pencairan anggaran 2012 untuk membayar utang daerah kepada pihak ke tiga yang masih tersisa tahun sebelumnya.Kebijakan ini diambil untuk menghindari penumpukan utang pada akhir tahun.

Sekretaris Kabupaten Majene Syamsiar Muchtar Mahmud di Majene, Minggu, mengatakan, kendati tetap dilakukan pencairan anggaran untuk program 2012,namun pemkab lebih mengutamakan pembayaran utang daerah kepada pihak ke tiga untuk menghindari terjadinya penumpukan utang. “Kami telah sepakat dengan keputusan seluruh pihak yang berkaitan dengan kebijakan pencairan anggaran di Pemkab Majene,namun tidak menutup kemungkinan beberapa program tahun anggaran 2012 tetap kita jalankan dengan beberapa proses seleksi dan pertimbangan pengutamaan penganggaran,”terangnya.

Kebijakan tersebut diberlakukan hingga triwulan pertama dengan membatasi pencairan anggaran untuk program tahun 2012 melalui pembatasan pencairan anggaran di atas Rp100 juta. Hal itu untuk memaksimalkan target penuntasan pembayaran utang yang sudah menjadi prioritas dilunasi hingga akhir triwulan pertama 2012. Syamsiar menuturkan, hal tersebut tidak akan mempengaruhi pelaksanaan program yang akan dijalankan awal triwulan pertama 2012 selain pembayaran utang sebab pengerjaannya tetap bisa dilakukan dan akan dibayarkan pada triwulan kedua.

Dia yakin,dengan mekanisme yang ditempuh, sistem keuangan Majene akan normal kembali, meskipun diakui hal tersebut tidak bisa langsung tuntas selama satu tahun anggaran, namun minimal ada upaya normalisasi secara bertahap dan terukur. Namun belum bisa ditentukan normalisasi sistem keuangan Majene bisa di sehatkan kembali beberapa tahun ke depan. Hal itu akan diukur setelah melihat dan menganalisa pelaksanaan program tahun ini.

Syamsiar juga berharap agar pihak ketiga menjalankan program pemerintah secara serius sehingga tidak menimbulkan permasalahan dan target penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penggunaan anggaran bisa dicapai pada tahun ini.

Sumber : antara news

Read Post | komentar

Penanganan Banjir Majene Butuh Anggaran Rp 8 Miliar

Majene, Sulbar (ANTARA News) - Penanganan banjir yang kerap melanda wilayah kota serta sejumlah kecamatan di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, ditaksir Rp8 miliar, melalui pembenahan distribusi air dari wilayah pegunungan dan drainase dalam kota.

Kepala Dinas Perumahan Pemukiman dan Kebersihan (Disperkimber) Majene, Effendy Gasong di Majene, Kamis, mengatakan, penanganan banjir di Majene membutuhkan biaya yang cukup besar sebab potensi banjir di kabupaten itu tidak hanya terjadi di kawasan kota, namun terjadi di beberapa kecamatan.

Selain itu, penyebab banjir dalam kota bukan semata-mata akibat buruknya sistem drainase. Pengelolaan sistem pembuangan air dari beberapa wilayah yang mengarah ke kawasan kota perlu diantisipasi. Pemkab Majene telah mengalokasikan anggaran untuk pembenahan sistem drainase dalam kota namun masih perlu mendapat perhatian pemerintah pusat maupun provinsi.

"Kawasan kota Majene memiliki ketinggian yang sejajar, bahkan lebih rendah dari permukaan laut, sehingga saat volume air meningkat akibat hujan, pasti akan menggenangi sebagian besar kawasan kota. Tentunya masalah banjir bukan semata-mata masalah buruknya drainase dalam kota," ujar Effendy.

Selain mengantisipasi masalah banjir melalui pembenahan sistem drainase, dibutuhkan juga pembenahan beberapa sumber dan pemicu banjir, di antaranya normalisasi sungai dan pembuatan sumur-sumur resapan dalam kota. Hal tersebut yang dianggap menghabiskan anggaran cukup besar.

Kesadaran warga juga menjadi perhatian Disperkimber. menurut Effendi, jika kesadaran warga untuk membantu pemerintah dalam masalah persampahan dengan tidak membuang sampah pada saluran drainase yang bisa menyumbat saluran air, utamanya saat hujan, masalah banjir dalam kota bisa sedikit teratasi.

"Saat ini kami juga telah melakukan pembenahan 60 persen sistem drainase dalam kota dan mengupayakan agar 40 persen sisanya yang belum tersentuh akan segera diselesaikan dengan target hingga dua bulan ke depan," ucapnya.

Dia sendiri tidak menjamin seratus persen, dengan adanya pembenahan seluruh drainase dalam kota tidak lagi menimbulkan banjir sebab sesuai letak geografis dan kondisi kota Mejene masih memiliki potensi lain penyebab banjir seperti ketinggian daratan dari rata-rata air laut serta pasokan air dari pegunungan yang mengarah ke kawasan kota.

Melalui pembenahan saluran drainase dan normalisasi sejumlah sungai, Effendi yakin Majene akan terhindar dari banjir yang dampaknya sangat merugikan warga sebab bukan hanya menimbulkan banjir, namun beberapa akses jalan kabupaten maupun kecamatan nyaris terputus akibat erosi sungai.(T.KR-AAT/F003)

Sumber : antara news

Read Post | komentar

Bupati Majene Harap Kemendiknas Perhatikan Masalah Unsulbar

Majene, Sulbar (ANTARA News) - Bupati Majene, Sulawesi Barat, Kalma Katta berharap Kementerian Pendidikan Nasional memperhatikan persoalan yang melanda ribuan mahasiswa Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) terkait pengalihan kampus itu menjadi universitas negeri.

Bupati Majene, Kalma Katta di Majene, Kamis, mengatakan, persoalan yang menimpa kampus Unsulbar perlu mendapat perhatian khusus dari Kemendiknas, sebab Majene yang diproyeksikan sebagai pusat pendidikan Sulbar membutuhkan universitas yang telah memiliki akreditasi dan status negeri agar kualitas pendidikannya juga bisa terkelola dengan baik.

"Patut menjadi perhatian pemerintah pusat, secara umum Sulbar belum memiliki universitas negeri sehingga mayoritas pemuda yang ingin melanjutkan pendidikannya ke tingkat perguruan tinggi memilih keluar Sulbar. Tentunya itu akan menghabiskan banyak biaya dibandingkan kuliah di daerahnya sendiri," ucapnya.

Sementara itu, Unsulbar yang diproyeksikan menjadi kampus negeri pertama di Sulbar belum memiliki kepastian hukum dan akreditasi yang jelas. Hal tersebut terlihat dari 17 jurusan di kampus tersebut hanya ada satu jurusan yang terakreditasi, bahkan beberapa jurusan di antaranya belum memiliki status hukum yang jelas dari Kopertis Wilayah IX Makassar, Sulawesi Selatan.

Untuk itu, harap Bupati, dengan adanya perhatian Kemendiknas terhadap Unsulbar, beberapa pihak yang terkait legalitas dan pengalihan kampus itu menjadi universitas negeri akan melakukan upaya maksimal hingga harapan Pemkab Majene, Pemprov Sulbar, dan utamanya mahasiswa Unsulbar bisa terpenuhi.

Sumber : antara news

Read Post | komentar

Pesona Pantai Dato - Majene

Sabtu, 31 Desember 2011

Salah satu ojek wisata yang paling menarik di Majene - Sulawesi Barat adalah Pantai Dato, selain itu Pantai Dato di Majene kita juga berwisata wisata alam lainnya seperti  Puncak Salabose, Pantai Barane, Air terjun Malle, Pantai Baluno, Pantai Pacitan, Air Terjun Limboro, Pasir Putih Bonde bonde, Permandian Air Panas Makula serta Obyek wisata sejarah Makam Raja-raja Banggae.
 

Pemandangan karang yang menjorok ke laut atau karang berlubang karena hantaran ombak menjadi daya tarik keunikan dan keindahan Pantai Dato, Jika kita Meniti pinggiran tebing menuju puncak karang kita akan mendapatkan tantangan yang sangat mengasikan. dari ketinggian 20 Meter kita bisa melihat kebawah sampai menembus permukaan air laut yang sangat jernih untuk melihat ikan yang bermain diantara terumbu karang. dan keindahan lainnya kita bisa menyaksikan matahari terbenam dari pinggir pantainya. 

Sungguh indah memang, tapi sayangnya untuk menuju Pantai Dato kita hanya bisa menggunakan kendaraan darat pribadi atau carteran, belum ada angkutan umum menuju kesana, perjalanan dari Kota Majene kurang lebih 15 menit, Tapi jangan kuatir jalannya cukup mulus, kita bisa menyisiri hutan kecil dan perkebunan para penduduk. 

Read Post | komentar

Majene Akui 40 Persen Drainase Kota Bermasalah

Majene, Sulbar - Kepala Dinas Perumahan Pemukiman dan Kebersihan (Perkimber) Majene, Effendy Gasong di Majene, Jumat (30/12), mengakui bahawa saat ini pihaknya sementara menyelesaikan sistem drainase di beberapa titik rawan banjir dan baru bisa merampungkan sekitar 60 persen.

"Kawasan kota Majene, banjir tidak mungkin kita hindari sebab sebagian besar permukaan kawasan kota sejajar bahkan lebih rendah dari permukaan air laut. Setiap terjadi hujan dan air laut sedang pasang maka pasti akan terjadi banjir," ujarnya.

Namun, lanjutnya, banjir yang terjadi setelah pembenahan sebagian besar drainase dalam kota tidak terlalu parah jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang bisa menimbulkan banjir hingga ketinggian satu meter dan merendam ratusan rumah warga.

Selain itu, sebelum pembenahan drainase, banjir bisa terjadi ketika hujan turun tanpa henti selama dua hingga tiga jam. Banjir yang terjadi sehari sebelumnya baru terjadi ketika hujan turun selama 10 jam tanpa henti dan proses surut juga sangat cepat.

Sebagai solusi untuk menghindari banjir dan masalah jarak permukaan laut dari kawasan perkotaan, Effendy juga menyebutkan akan ditempuh dua langkah, yang pertama melalui sistem terasering pada kawasan pegunungan yang merupakan pemasok air terbesar penyebab banjir dalam kawasan kota.

"Langkah kedua yaitu dengan pembuatan sejumlah sumur resapan sehingga tidak mengakibatkan banjir rob ketika volume air meningkat akibat hujan dan secara bersamaan air laut sedang pasang. Sebagian air akan dialirkan pada sumur resapan," lanjutnya.

Effendy mengatakan, upaya ini perlu dukungan anggaran yang memadai, baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sebab membutuhkan anggaran yang cukup besar, sementara sebagian besar anggaran penanggulangan banjir telah dialokasikan pada beberapa program lain.

"Namun, tidak menutup kemungkinan langkah tersebut akan ditanggulangi sendiri oleh Pemkab Majene dengan resiko warga tetap dilanda banjir, sambil menunggu upaya antisipasi diselesaikan sebab membutuhkan waktu yang lama jika dengan kesiapan anggaran yang terbatas," ujarnya.

Dia juga meminta agar kesadaran warga untuk memperhatikan kebersihan tetap terjaga, sebab masalah dan pemicu utama terjadinya banjir dalam kota adalah masalah sampah.

Sumber : Antara News

Read Post | komentar