MAMUJU — Polemik pembangunan PLTA Karama di Kecamatan Kalumpang dan Kecamatan Bonehau Mamuju belum membuahkan hasil. Olehnya, pemerintah pusat maupun Pemprov Sulbar diminta memberi sosialisasi terkait dampak yang ditimbulkan dari pembangunan PLTA Karama.
Ketua DPRD Mamuju, Sugianto, meminta pemerintah pusat dan Pemprov Sulbar segera meredam wacana yang berkembang di masyarakat. Alasannya, masyarakat harus secepatnya memahami keinginan pemerintah. Jangan sampai niat baik pemerintah dimanfaatkan segelintir oknum yang tidak ingin pembangunan PLTA Karama berjalan.
“Saya kira masyarakat Kalumpang dan Bonehau adalah masyarakat cerdas. Jika diberikan sosialisasi dan pemahaman tentang dampak positif pembangunan PLTA Karama maka saya yakin warga akan menerima keputusan tersebut. Intinya masyarakat diberi pemahaman agar tidak risau dengan pembangunan PLTA Karama karena akan ada kehidupan yang layak diberikan pemerintah,” katanya, Senin 9 Januari.
Tentu, lanjut Sugianto, pemerintah juga harus memperlihatkan keseriusannya dalam menangani pembangunan wilayah baru yang akan menjadi tempat relokasi warga. Misalnya, dibangunkan rumah permanen tiap Kepala Keluarga (KK) serta pembangunan fasilitas umum seperti sekolah, kantor kelurahan, kantor camat, puskesmas, infrastruktur jalan dan kebutuhan lainnya.
“Disinilah letak kemampuan pemerintah memberi pemahaman kepada rakyatnya. Dengan ketentuan pemerintah membuktikan atau menyiapkan segala sesuatu yang dianggap dapat membuat nasib warga berubah ke arah lebih baik,” paparnya.
Sugianto mengaku menerima pembangunan PLTA Karama dengan persyaratan tidak merugikan warga. Namun, Sugianto akan menjadi orang pertama yang menolak pembangunan PLTA Karama jika warga ditelantarkan begitu saja.
“Intinya, pemerintah di semua tingkatan dituntut memberi keyakinan dalam bentuk sosialisasi kepada warga. Masyarakat tidak boleh dipindah jika belum ada rumah dan lahan jelas. Semua infrastruktur jalan dan jembatan yang akan dilalui warga juga harus tersedia,” terangnya.
Sugianto menambahkan, ide pembangunan PLTA Karama yang dicetuskan Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh dipandang tidak akan merugikan warga. Menurutnya, Anwar tidak pernah berkeinginan menelantarkan rakyatnya sendiri.
“Saya berkeyakinan sekali jika gubernur kita tidak punya niat untuk menelantarkan rakyatnya. Persoalannya sekarang harus ada komunikasi yang jelas sehingga keinginan pemerintah dapat terwujud, kalau perlu buka forum pertemuan yang dihadiri seluruh warga di dua kecamatan tersebut untuk memberikan pemahaman tentang betapa pentingnya sebuah pembangunan PLTA karena itu juga untuk kesejahteraan rakyat ke depan,” katanya. (mg1/mba)
Ketua DPRD Mamuju, Sugianto, meminta pemerintah pusat dan Pemprov Sulbar segera meredam wacana yang berkembang di masyarakat. Alasannya, masyarakat harus secepatnya memahami keinginan pemerintah. Jangan sampai niat baik pemerintah dimanfaatkan segelintir oknum yang tidak ingin pembangunan PLTA Karama berjalan.
“Saya kira masyarakat Kalumpang dan Bonehau adalah masyarakat cerdas. Jika diberikan sosialisasi dan pemahaman tentang dampak positif pembangunan PLTA Karama maka saya yakin warga akan menerima keputusan tersebut. Intinya masyarakat diberi pemahaman agar tidak risau dengan pembangunan PLTA Karama karena akan ada kehidupan yang layak diberikan pemerintah,” katanya, Senin 9 Januari.
Tentu, lanjut Sugianto, pemerintah juga harus memperlihatkan keseriusannya dalam menangani pembangunan wilayah baru yang akan menjadi tempat relokasi warga. Misalnya, dibangunkan rumah permanen tiap Kepala Keluarga (KK) serta pembangunan fasilitas umum seperti sekolah, kantor kelurahan, kantor camat, puskesmas, infrastruktur jalan dan kebutuhan lainnya.
“Disinilah letak kemampuan pemerintah memberi pemahaman kepada rakyatnya. Dengan ketentuan pemerintah membuktikan atau menyiapkan segala sesuatu yang dianggap dapat membuat nasib warga berubah ke arah lebih baik,” paparnya.
Sugianto mengaku menerima pembangunan PLTA Karama dengan persyaratan tidak merugikan warga. Namun, Sugianto akan menjadi orang pertama yang menolak pembangunan PLTA Karama jika warga ditelantarkan begitu saja.
“Intinya, pemerintah di semua tingkatan dituntut memberi keyakinan dalam bentuk sosialisasi kepada warga. Masyarakat tidak boleh dipindah jika belum ada rumah dan lahan jelas. Semua infrastruktur jalan dan jembatan yang akan dilalui warga juga harus tersedia,” terangnya.
Sugianto menambahkan, ide pembangunan PLTA Karama yang dicetuskan Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh dipandang tidak akan merugikan warga. Menurutnya, Anwar tidak pernah berkeinginan menelantarkan rakyatnya sendiri.
“Saya berkeyakinan sekali jika gubernur kita tidak punya niat untuk menelantarkan rakyatnya. Persoalannya sekarang harus ada komunikasi yang jelas sehingga keinginan pemerintah dapat terwujud, kalau perlu buka forum pertemuan yang dihadiri seluruh warga di dua kecamatan tersebut untuk memberikan pemahaman tentang betapa pentingnya sebuah pembangunan PLTA karena itu juga untuk kesejahteraan rakyat ke depan,” katanya. (mg1/mba)
Sumber : radar sulbar
1 komentar:
...melibatkan masyarakat untuk merasakan manfaat dari setiap pembangunan fasilitas umum, termasuk pembangunan PLTA di Kec. Kalumpang & Kec. Bonehau Prov. Sulawesi Barat, adalah langkah yang CERDAS dari semua pihak termasuk pemerintah setempat serta investor. PLTA sebagai sumber energi terbarukan merupakan bagian dari sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk & terutama yang ada disekitar wilayah teritorial bangunan yang merupakan tempat masyarakat hidup. Masyarakat yang hidup disekitar wilayah dan/atau lokasi pembangunan PLTA Karama memiliki hak asasi untuk mendapatkan kesejahteraan dari potensi sumberdaya alam yang mereka miliki. Adalah hal yang kurang bijak jika ada pihak dan/atau oknum tertentu justru menyengsarakan masyarakat yang ada di sekitar wilayah/lokasi pembangunan PLTA Karama sebagai sumber energi terbarukan milik mereka sekarang & anak cucunya di masa depan. Justru menjadi lebih bijak jika pemerintah & investor serta semua pihak mengoptimalkan keterlibatan masyarakat di Kec. Kalumpang dan Kec. Bonehau tempat pembangunan PLTA Karama, untuk ikut melakukan peran-peran penting dalam jangka pendek & dalam jangka menengah serta dalam jangka panjang pada upaya MEMBANGUN, MENGOPRASIKAN & MEMELIHARA PLTA Karama sebagai miliki kebersamaan. Keterlibatan masyarakat dalam memelihara hutan dengan kompensasi yang strategis dari pemerintah & investor adalah sesuatu yang akan ditakar oleh waktu dalam ukuran yang cukup lama. Hal ini akan ikut memberi kepastian lamanya PLTA itu sendiri mampu membangkitkan energi listrik terbarukan yang bermanfaat. Jika kompensasi pemeliharaan hutan yang melibatkan masyarakat secara CERDAS tidak di-DESIGN sejak awal, maka waktu juga yang akan membuktikan bahwa PLTA Karama adalah salah satu bahan cerita yang pernah ada pada abad-abad mendatang di milenium ketiga ini. ADA SEJUMLAH STRATEGI KOMPENSASI PEMELIHARAAN HUTAN DENGAN MELIBATKAN MASYARAKAT SECARA CERDAS YANG DAPAT DI-DESIGN SEJAK AWAL OLEH PEMERINTAH & INVESTOR dalam rangka membangun ketahanan debit alir air yang akan mengkonstribusikan energi potensialnya bagi PLTA Karama. Sehingga FAKTA berkurangnya debit alir air beberapa waktu kemudian dapat dihindari secara cerdas. Bahkan bila penting, debit alir air menjadi meningkat sehingga PLTA Karama' Tahap II, Tahap III, Tahap IV dst., dapat dilakukan & itu adalah suatu prestasi cerdas tingkat dunia. Karena selain melakukan peran penting dalam membangkitkan energi listrik terbarukan yang menjadi kerisauan global, JUGA SEKALIGUS MENJADI TELADAN DALAM MENGURANGI EFEK PEMANASAN GLOBAL DENGAN HUTAN YANG TERPELIHARA CERDAS YANG MELIBATKAN MASYARAKAT. Memang benar slogan orang bijak bahwa: "SYSTEMS DON'T GO WRONG ITS THE PEOPLE INVOLVED THAT DO".
Posting Komentar